Kebutuhan untuk merumuskan kembali Strategi Eliminasi Malaria dengan memperhatikan kondisi lokal

SM-3340

Kabupaten Purworejo terletak Propinsi Jawa Tengah dan merupakan bagian dari kawasan berbukit (Bukit Menoreh). Kawasan perbukitan ini terbentang di tiga kabupaten yang saling berbatasan yaitu Purworejo, Magelang dan Kulonprogo. Gerakan Berantas Malaria (Gebrak Malaria) pernah mampu menekan kejadian malaria dari 44 kasus/1000 penduduk (2000) menjadi 0.5 kasus/1000 penduduk (2010). Namun jumlah kasus malaria kembali meningkat menjadi 1.3 kasus/1000 penduduk pada tahun 2011 (sekitar 1000 kasus, 93% kasus adalah infeksi P. falciparum). Elsa Murhandarwati dari Pusat Kedokteran Tropis (Universitas Gadjah Mada) dan teman-teman melakukan kajian mengenai faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kejadian dan sebaran kasus malaria di kawasan tersebut dengan menganalisis data historis, wawancara mendalam dan kelompok diskusi terarah. Hasil kajian memperlihatkan beberapa faktor yang mungkin menyebabkan kenapa malaria belum bisa sepenuhnya di eliminasi, diantaranya adalah:

  1. Kondisi geologi yang memungkinkan terbentuknya cerukan air yang menyokong tempat perkembang-biakan nyamuk vektor dan adanya perilaku vektor nyamuk yang cenderung menghisap darah manusia dan memilih lokasi serangan di luar rumah
  2. Konsentrasi kasus malaria yang berulang-ulang pada kawasan perbukitan, daerah perbatasan antar kabupaten dan lebih dekat dengan daerah aliran sungai
  3. Adanya kemungkinan mis-identifikasi oleh mikroskopis yang belum berpengalaman karena fasilitas kesehatan biasanya hanya membuat sediaan darah tebal sehingga berpengaruh terhadap pilihan pengobatan yang diterima.
  4. Adanya situasi dimana pemeriksaan dan pengobatan terlambat karena diperlukan minimal tiga hari dari bidan desa atau juru malaria desa untuk mengantarkan sediaan darah ini ke laboratorium faskes. Keterlambatan ini meningkatkan peluang transmisi tetap terjadi di wilayah penduduk beresiko.
  5. Adanya situasi dimana dokter di rumah sakit/klinik belum mengetahui bahwa pengobatan ACT merupakan pilihan pertama pengobatan malaria.
  6. Minimalnya dukungan dana untuk melakukan pemantauan pendatang dari daerah endemis malaria. Implementasi dari aturan yang mendorong setiap desa untuk membentuk tim surveilans migrasi penduduk tidak berjalan baik. Keterlibatan pengusaha transportasi lokal untuk menginformasikan masyarakat yang bepergian tentang malaria tidak diketahui efektifitasnya.
  7. Berkurangnya dana pemerintah untuk pengendalian malaria yang kemudian berdampak langsung terhadap pengurangan jumlah juru malaria desa atau pengurangan jam kerja mereka.
  8. Kesulitan untuk mengkoordinasikan kegiatan pengendalian malaria antar kabupaten yang saling bertetangga walaupun mereka memiliki kesamaan karakteristik geologi dan dinamika vektor.

Dengan mempertimbangkan banyak aspek diatas, para peneliti kemudian menyarankan beberapa strategi yang mungkin diadopsi, diantaranya:

  1. Membuat basis perhitungan baru untuk indikator API di kawasan tersebut dimana penduduk beresiko didefinisikan sebagai “jumlah penduduk yang tinggal di kawasan bukit Menoreh” sebagai ganti dari “jumlah penduduk kabupaten” sebagai basis perhitungan API, sehingga dengan demikian memungkinkan kolaborasi antar pemerintah kabupaten di kawasan tersebut untuk secara bersama-sama menggunakan secara inovatif dana yang tersedia dengan saling berbagi data, peta dan strategi intervensi.
  2. Membuat revisi kebijakan desentralisasi yang memperkuat peranan Provinsi dalam meningkatkan koordinasi antar kabupaten di kawasan tersebut.
  3. Mengembangkan investigasi kasus dan sistem deteksi kasus reaktif yang baik
  4. Memperkuat keterlibatan sektor swasta dalam surveilans malaria, terutama pihak swasta.

Sumber: Murhandarwati EE, et al. 2015. Change of strategy is required for malaria elimination: a case study in Purworejo District, Central Java Province, Indonesia. Malar J. 14:318.

Kontributor: Iqbal Elyazar