Jejak entas setengah hati penyakit menular Nusantara

De Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting (Klinik Umum Pusat yang kini menjadi RS Cipto Mangunkusumo) menjadi salah satu tempat penanganan kolera di Batavia. Tropenmuseum

Tak penuh hati pemberantasan penyakit menular era Hindia Belanda, tersendat anggaran dan pengetahuan era merdeka

Sebuah catatan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip DKI Jakarta menyebutkan kondisi Batavia pada akhir abad ke-17. Kota berbentuk oval yang dibangun pada 1612 berangsur-angsur berubah, dari kota sehat menjadi ‘kuburan’.

Keadaan kota pada waktu itu padat dan tidak sehat. Banyak yang menyalahkan perencanaan kota jadi biang keladi ketidaksehatan kota. Kota yang dirancang sebagaimana kota-kota di Belanda yang menggunakan kanal-kanal ini dianggap tidak cocok dengan keadaan daerah tropis yang berawa-rawa. Akibatnya kanal-kanal dan sungai dipenuhi dengan endapan lumpur dan sampah. Demikian pula pendangkalan yang terjadi di daerah pantai memengaruhi ketidaksehatan kota.

Bau menyengat endapan sampah dan lumpur, serta bangkai dan ikan yang membusuk menjadi sebab pembawa ‘uap jahat’ mengandung miasmata – partikel-partikel kecil pembawa penyakit.

Di daerah pantai Batavia pada abad ke-18 makin tak nyaman untuk jadi tempat tinggal. Secara tidak langsung hal itu menyebabkan perpindahan pusat kekuasaan dari dalam tembok kota Batavia ke luar kota, ke daerah selatan, ke Weltevreden. Terutama setelah wabah pada 1733 dan berlanjut terus pada akhir abad ke-18.

Kondisi tersebut tak didiamkan pemerintah Belanda, meski tidak membawa perbaikan berarti. Misalnya, pada 1700 pemerintah kota mengeluarkan peraturan agar penduduk yang tinggal di sekitar kanal-kanal yang ada di dalam kota Batavia membersihkannya dari sampah dan endapan lumpur untuk menghindari penyakit. Kegiatan pembersihan ini semakin digiatkan ketika timbul epidemi pada 1730-an, terutama pada 1733.

Setiap tahun didatangkan khusus pekerja penggali kanal dari Cirebon. Para penggali ini dikenal dengan sebutan de modder Javanen (orang Jawa yang penuh lumpur) bekerja keras membersihkan kanal kotor yang seringkali menjadi sumber penyakit. Erosi di daerah ommelanden yang semakin banyak membawa endapan lumpur di Sungai Ciliwung masuk ke dalam kota dan menyebabkan pekerjaan pembersihan kanal-kanal tidak kunjung selesai, bahkan memakan korban para pekerja itu sendiri. Pada 1780-an kegiatan ini dihentikan.

Pada 1733 pecah wabah penyakit yang tidak dikenal yang mengakibatkan banyak pegawai pemerintah, penduduk asing maupun pribumi meninggal. Peter H van der Brug menulis pada 2007 menyatakan dengan pasti berikut bukti-bukti yang meyakinkan bahwa wabah tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah akibat nyamuk malaria.

Brug menyebutkan sebelum 1733 pegawai Kompeni yang meninggal akibat tifus, malaria, disentri, dan beri-beri setiap tahunnya berkisar 500 orang. Namun demikian, setelah tahun itu terjadi peningkatan yang luar biasa, mencapai 2.000 pegawai per tahun bahkan lebih.

Demikian cukilan Batavia dan penyakit menular. Masa kolonial tak hanya menjadi pintu masuk bagi negara yang haus akan kekuasaan. Masa penindasan ini juga menjadi pintu masuk bagi berbagai penyakit menular di tanah air. Setidaknya, pada masa penjajahan ini penduduk Hindia Belanda mulai diserang penyakit, seperti malaria, kolera, pes, dan cacar.

Mutu Tak Sebanding
Kualitas kesehatan masyarakat nusantara era penjajahan Belanda masih rendah. Meski ada campur tangan dari pemerintah kolonial Belanda, tetap saja kualitas kesehatan masih rendah.

Pemerintah kolonial Belanda di nusantara datang dengan pesan pengembangan sumber daya alam. Yakni dengan semboyan La richevace atau kesejahteraan penduduk. Salah satunya masalah kesehatan. Hal ini memaksa pengusaha perkebunan untuk memerhatikan kesehatan pekerja sesuai dengan misi Belanda.

Kala itu, sarana kesehatan belum mampu meningkatkan kualitas kesehatan pribumi. Manalagi, tenaga medis Barat mulai masuk nusantara bersama dengan kedatangan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Mereka membawa spesialis medis seperti ahli bedah yang dapat mengobati ragam penyakit.

Dalam jurnal  “Pelayanan dan Sarana Kesehatan di Jawa Abad XX”,  tiga pengajar di Universitas Negeri Yogyakarta menuliskan, setelah VOC mendirikan benteng di Batavia pada 1612, perawatan pasien baru dimulai dengan pendirian rumah sakit pertama di daerah pantai pada 1626.

Bentuk pelayanan kesehatan ini menyebar ke seluruh penjuru nusantara mengikuti persebaran daerah kekuasaan penjajah. Makanya, dalam memberikan pelayanan kesehatan, tenaga medis lebih mengutamakan pelayanan kesehatan bagi pegawai VOC agar dapat bekerja kembali.

Namun, untuk menggunakan jasa rumah sakit, pasien harus membayar sendiri. Kecuali pegawai VOC yang dibayarkan oleh VOC. Karena penduduk yang sakit tak mampu membayar maka rumah sakit hanya dimanfaatkan oleh VOC.

Pihak kolonial Belanda sejak awal abad ke-20 menaruh perhatian dalam menangani menular, seperti kolera dan pes. Terutama karena pes, pemerintah kolonial mengintensifkan kegiatannya dalam bidang kesehatan umum dan higienis.

Hasilnya, ada perkembangan pesat dalam ilmu medis yang memungkinkan memutuskan sebab beberapa penyakit tropis. Kemudian mengambil tindakan preventif atau melakukan tindakan-tindakan kuratif.

Kedua, perubahan bertahap dalam ideologi kolonial yang dikenal dengan sebutan Politik Etis (Cultuurstelsel). Politik balas budi ini menghasilkan kebijakan lebih humanis terhadap penduduk pribumi. Ini berarti bahwa lebih banyak uang dikeluarkan untuk kesejahteraan.

Kebijakan kesehatan terkait peningkatan kesejahteraan penduduk adalah dengan menambah personel kesehatan. Baik yang terlibat dalam upaya preventif maupun dalam tindakan kuratif.

Saat itu ada dua kebijakan kesejahteraan berdampak besar bagi tingkat kualitas kesehatan penduduk Jawa pada masa itu. Pertama, menjelang tahun 1930-an, kebijakan peningkatan kesejahteraan diarahkan pada kesejahteraan. Seperti proyek pembangunan irigasi yang mempunyai dampak positif, baik bagi sektor pertanian maupun dalam sektor kesehatan masyarakat.

Pembangunan saluran irigasi baik di satu sisi akan meningkatkan produksi pertanian, sementara pada satu sisi lainnya dapat mengendalikan pengembangbiakan larva nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria. Kedua, bahwa solusi kekurangan dana telah dapat diselesaikan dengan penggunaan teknologi modern pada awal abad ke-20. Beberapa percobaan yang dilakukan pada masa itu dengan obat-obatan yang digunakan untuk tanaman dan hama sawah (tikus) secara tidak langsung telah membantu menjaga kesehatan manusia.

Lantaran banyak korban akibat penyakit menular tropis, tak hanya rumah sakit yang dibangun, pihak Belanda mendirikan sebuah laboratorium bernama Geneeskuding (Lembaga Eijkman).

Nama lembaga ini diambil dari Christiaan Eijkman, peraih nobel kedokteran. Dia melakukan penelitian mengenai penyakit beri-beri di cikal-bakal lembaga ini pada awal dasawarsa 1900-an dan meletakkan dasar mengenai penemuan vitamin. Kemudian 1938 berganti nama menjadi Lembaga Eijkman.

Subsidi
Pada zaman pemerintah kolonial Belanda, bidang kesehatan menjadi perhatian utama. Itu disebabkan karena pemerintah kolonial Belanda takut terhadap penyebaran penyakit kolera dan cacar. Untuk menyelesaikan masalah kesehatan, pemerintah kolonial Belanda mendatangkan dokter-dokter dari Belanda, seperti ditulis dalam jurnal Pramita Saraswati dan Shinta Devi ISR, “Rumah Sakit Katolik St Vincentius A Paulo Surabaya”.

Para dokter tersebut ditempatkan di kesatuan militer untuk memberikan pelayanan kesehatan pada tentara dan pegawai sipil Eropa. Dalam memberikan pelayanan kesehatan pada tentara, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sebuah Jawatan Kesehatan Tentara (Militiar Geneeskundige Dienst) pada tahun 1808. Jawatan ini dibangun di tiga kota besar yaitu: Jakarta, Surabaya, dan Semarang.

Selain itu, pemerintah juga mendirikan dua rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan pada para pelacur, pekerja paksa, narapidana dan penderita sakit jiwa. Dalam hal ini masyarakat pribumi belum memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal. Mereka masih menggunakan kemampuan dukun, tabib, dan jamu tradisional.

Kondisi tersebut menunjukkan pemerintah saat itu masih membedakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat pribumi. Meskipun demikian pemerintah memberikan pelayanan kesehatan untuk penyakit ringan dengan cara membangun poliklinik dengan pelayanan yang minim.

Kondisi ini menjadi sangat buruk, ketika poliklinik yang dijadikan tempat merawat orang-orang pribumi juga merawat masyarakat yang dihukum dalam penjara. Rumah sakit tersebut tidak memberikan pelayanan yang memadai, berbeda dengan rumah sakit militer.

Perlu diketahui, pada masa kolonial, pembiayaan kesehatan pemerintah bersumber dari pajak dan hasil bumi yang dihasilkan dari bumi Indonesia. Pribumi hanya berperan sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Hingga awal abad ke-19, pendanaan rumah sakit di nusantara diperoleh dari subsidi penguasa dan dana yang diambil dari pasien. Sedang, rumah sakit swasta, seperti rumah sakit milik perkebunan atau pertambangan dan rumah sakit keagamaan, harus membiayai sendiri semua kebutuhannya.

Subsidi juga dialirkan pemerintah kolonial Belanda melalui kebijakan pada 1906. Secara garis besar, subsidi kesehatan yang diberikan pemerintah tersebut berupa dana kas, obat-obatan, peralatan rumah sakit, maupun berupa gaji dokter dan paramedik yang bekerja pada sebuah rumah sakit swasta.

Guna melengkapi tenaga medis di nusantara, pada 1851 didirikan sekolah dokter Jawa di Batavia yaitu STOVIA (School Tot Opleinding van Indische Arteen). Pada Tahun 1913 didirikan Sekolah Dokter Belanda yaitu NIAS di Surabaya. Tahun 1888 di Bandung didirikan Pusat Laboratorium Kedokteran yang selanjutnya menjadi Lembaga Eijkman.

Jejak Penanganan
Meski ada Belanda yang mendirikan rumah sakit dan melahirkan tenaga medis di nusantara serta Bataviaasch Genootschap van Kunsten en weten schappen, organisasi ilmiah Belanda dalam bidang kesehatan, ada catatan buram dalam mengelola kesehatan di nusantara. Catatan Kementerian Kesehatan, periode 1922-1925, penyakit cacar pernah menyerang lebih dari seribu penduduk.

Perlu diketahui, lembaga yang dibentuk Belanda itu melakukan riset selama 164 tahun tentang penyakit tropis. Hasil riset ditujukan untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda dalam melancarkan sistem politik sosial-ekonominya dalam penguasaan sumber-sumber kekayaan negara jajahannya.

Berdasarkan catatan itu, pada 1923 hampir tujuh ribu orang penderita penyakit ini. Akan tetapi, penanggulangan yang dilakukan pemerintah tergorganisasi dengan baik. Jadi, pada 1937 hampir tidak ditemukan lagi kasus cacar. Pemerintah rajin menerapkan vaksinasi cacar.

Perang kemerdekaan menjadi sebab vaksinasi cacar tak lagi teratur. Akibatnya, wabah cacar kembali melanda Indonesia pada 1948. Wabah ini berasal dari Singapura/Malaka. Bencana ini menimbulkan banyak penduduk Indonesia yang meninggal.

Dalam buku Sejarah Kesehatan Nasional Indonesia, disebutkan wabah ini pertama kali menjalar dari Sumatra ke pulau-pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara melalui lalu lintas laut dan jalur darat. Pulau Jawa menjadi tempat terbesar penyebaran penyakit ini.

Pada 1951 diadakan vaksinasi cacar massal guna melakukan penelitian. Sayang langkah ini malah meninggalkan kantong-kantong infeksi di daerah-daerah karena tak dapat dilakukan secara sempurna.

Hasil pencacaran rutin menurut buku itu, untuk anak di bawah umur setahun tak lebih dari 80%. Beberapa daerah dengan angka pencacaran rendah hanya 50%, antara lain Jakarta dan Sulawesi. Epidemi cacar di Makasar (Ujung Pandang) menurut penyelidikan menyerang anak-dibawah umur 10 tahun atau 90% dari seluruh penderita.

Berdasar angka statistik kesehatan tahun 1959, jenis penyakit menular di Indonesia yang harus diberantas adalah cacar, pes, typus adominalisparatyphus Adiptheria dan dysenteria bacilaris.

Untuk mencegah penyakit ini, pemerintah melakukan vaksinasi ulangan terhadap anak-anak berusia lebih dari 6 tahun dan orang-orang dewasa (lebih dari 20 taun) rata-rata memuaskan. Meski demikian masih terdapat tiga daerah yang menunjukkan angka kurang dari 10%, antara lain Jakarta dengan angka 4,6%.

Pemerintah berupaya memberantas penyakit ini dengan penyelenggaraan vaksinasi teratur dan vaksinasi ulangan secara teratur. Karena pemberantasannya dilakukan di berbagai pelosok, terkadang vaksin tersebut harus dilakukan oleh poliklinik, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), dan rumah sakit.

Selain penyakit cacar, Indonesia juga pernah diserang penyakit pes pada akhir 1910. Sejak itu sampai 1952, penyakit ini telah menyerang kurang lebih 240.000 orang di Pulau Jawa. Setara 6.000 orang yang terserang setiap tahun.

Jauh sebelumnya, wabah penyakit yang masuk ke Indonesia melalui beras yang diangkut kapal-kapal dagang yang singgah di pelabuhan tersebut tikus pembawa penyakit pes. Untuk pertama kali penyakit ini tersebar di pelabuhan Surabaya menyebar ke Malang, Kediri, Madiun, Surakarta dan Yogyakarta.

Pada 1915, Dinas Pemberantasan Pes dibentuk pemerintah Hindia Belanda untuk memutus kontak antara manusia dengan tikus. Dinas ini bertugas melakukan perbaikan perumahan dan pembinaan dalam mengurus rumah tangga. Hingga tak ada lagi tempat tikus bersarang.

Pemerintah juga memberikan vaksinasi kepada masyarakat. Awalnya, rakyat diberikan vaksin Haffkine. Karena hasilnya tak memuaskan. Kemudian, pemerintah melakukan vaksin Otten pada 1934. Ternyata bisa menurunkan 20% angka kematian dari angka semula.

Dicoba pula pemberantasan dengan menyemprotkan racun serangga berupa ‘DTT Spraying’ setelah Indonesia merdeka yakni pada 1952. Ternyata, pemberantasan menggunakan racun ini memberikan hasil yang memuaskan.

Setelah periode penyemprotan, pemerintah mengawasi wabah ini dengan ketat. Terhadap wilayah yang pernah terjangkit pes, tikus ditangkap secara periodik. Ginjal tikus diperiksa apakah masih mengandung basil atau tidak. Menurut catatan, dalam periode ini pes berjangkit di daerah Boyolali pada akhir 1960. Sejak tahun 1961 tidak lagi dilaporkan adanya kasus pes.

Penyakit lain yang menjadi epidemi di Indonesia adalah malaria. Penderita penyakit ini hampir di seluruh penjuru Indonesia. Perkiraannya kurang lebih 40% dari jumlah penduduk atau sekitar 30 juta orang tiap tahunnya terjangkit penyakit ini.

Sebelum perang, titik berat usaha pemberantasan malaria yakni dengan sistem pemberantasan sarang nyamuk. Caranya, meniadakan air genangan, atau menyemprot air tergenang dengan minyak tanah kasar (residu), atau memerangi jentik-jentik nyamuk secara biologik yaitu dengan ikan antara lain ikan kepala timah.

Setelah Perang Dunia II ditemukan cara baru untuk memberantas penyakit ini yakni dengan menyemprotkan DDT. Metode ini diyakini lebih cepat memberantas nyamuk dibandingkan menggunakan pola lama.

Upaya menghilangkan wabah penyakit ini dilakukan oleh Lembaga Malaria. Lembaga ini mengeluarkan petunjuk teknis dalam pemberantasan malaria bagi daerah. Penanggulangan malaria dilakukan tiga tahap yakni pada 1952, pemerintah berupaya melakukan usaha penanggulangan malaria terbatas. Periode 1952-1959, pemerintah melaksanakan pemberantasan malaria. Kemudian, pada 1959 pemerintah mulai dengan membasmi penyakit malaria di Jawa, Bali dan Lampung.

Upaya pembasmian malaria yang dijalankan dari 1959 hingga 1963 terbilang efektif. Sayang, hal ini membuat pemerintah mengalami kesulitan keuangan sehingga meminta bantuan dari luar negeri. Situasi ini membuat upaya pemberantasan malaria dilakukan secara terbatas.

Meski demikian, teknik pemberantasan tetap disesuaikan dengan prosedur pembasmian yakni meliputi usaha-usaha persiapan, penyemprotan serta pencarian penderita (surveillance) di seluruh Jawa dan Bali. Pembatasan wabah yang dilaksanakan di Jawa berhasil dengan baik karena tersedianya tenaga terdidik yang cukup.

Upaya ini menemui kendala. Kesulitan ini timbul karena Anopheles sundaicus (nyamuk malaria) di pantai utara mulai kebal terhadap DTT. Demikian juga, pada Anopheles aconitus di pantai utara terhadap Dieldrin dan DTT.

Diluar Jawa dilakukan usaha survei dan penanggulangan wabah di daerah-daerah yang banyak hubungannya dengan proyek ekonomi, transmigrasi dan pariwisata. Berdasar keberhasilan ini, pemerintah mempertimbangkan apakah pemberantasan malaria masih dilaksanakan, atau diubah menjadi pembasmian malaria.

Begitu juga penyakit kolera. Sebenarnya, penyakit ini telah lenyap pada 1928. Ternyata masih terdapat satu jenis Vibrio Cholerae yang tersimpan di Indonesia yakni Vibrio El Tor.

Jenis ini pertama kali ditemukan di Makasar pada 1957. Kemudian, di Jakarta ditemukan pada 1958 diusul oleh laporan-laporan serupa dari Semarang dan Medan. Vibrio El Tor berasal dari negara Arab (Hejaz).

Untuk mencegah penyakit ini menyebar, pemerintah melakukan vaksinasi pada anggota Angkatan Perang dan anak sekolah sejak 1950. Mereka diberikan vaksin TCD (tifus, kolera, dysentria) yang kemudian diubah menjadi vaksin Chotypa (kolera, tifus, paratyphus A) karena vaksinasi antidisentri dinilai tak berguna.

Selanjutnya, Indonesia juga pernah diterpa penyakit polio. Penyakit tersebut lebih banyak penderitanya di Indonesia dibanding Eropa. Sekitar periode 1849-1921 penyakit ini menyebar di Jakarta. Kemudian, pada 1954 menyebar ke Bandung. Penyakit ini dapat menyebabkan cacat badan pada anak-anak sehingga anak menjadi lumpuh.

Lambat laun, Indonesia mulai melakukan pengembangan pada bidang kesehatan ini. Tahun 1951 merupakan momen penting bidang kesehatan. Pada masa kemerdekaan terdapat konsep Bandung (Bandung Plan) yang didirikan oleh dr. J. Leimena dan dr. Patah. Mereka memperkenalkan pelayanan kesehatan masyarakat, aspek kuratif dan rehabilitasi tak bisa dipisahkan.

Lima tahun kemudian, pada 1956, dokter J Sulianti mengembangkan konsep baru terkait pengembangan kesehatan masyarakat, yakni model pelayanan bagi pengembang kesehatan masyarakat di Indonesia. Konsep ini menggabungkan antara pelayanan medis dengan pelayanan kesehatan pedesaan.

Konsep ini dilaksanakan di beberapa daerah, yakni Sumatra Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Kalimantan Selatan. Kedelapan wilayah tersebut merupakan daerah percontohan sebuah proyek besar yang sekarang dikenal dengan nama pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Pada masa kemerdekaan dan orde lama, pembiayaan itu bersumber hampir seluruhnya dari anggaran pemerintah.

Sumber berita dan gambar: validnews.id