Warga Gili Trawangan Harap-harap Cemas

Hidup kami dulu seperti ulat, makan daun-daunan, makan apa saja. Di sini banyak nyamuk malaria, ular, dan tikus, tak seorang pun peduli Gili Trawangan,” tutur H Rukding, yang ditemui Lombok Post, di rumahnya, beberapa waktu lalu.

Rukding merupakan generasi awal yang merintis Gili Trawangan sampai pulau itu menjadi primadona turis asing. ”Ketika gemerincing dolar mulai terdengar di Gili Trawangan, mereka ramai-ramai ingin mengusir kami,” keluh Rukding, tersenyum kecut.

Dia salah satu warga Trawangan yang menunggu ketegasan sikap pemprov. Meski sudah lama menguasai lahan, warga belum tenang. ”Bicara GTI ini menyakitkan,” katanya.

Rukding masih bertanya-tanya, kenapa perusahaan itu menelantarkan tanah bertahun-tahun. ”Setelah pulau ini kami bersihkan baru mereka ribut,” katanya.

Sebelum 1970, Gili Trawangan merupakan hutan lebat tanpa penghuni. Baru pada tahun 1971, Rukding, yang tinggal di Gili Air membuka lahan bersama sepupunya Daeng Abas di Gili Trawangan. Ia membangun gubuk kecil sebagai tempat istirahat di sebelah timur agar mudah kembali ke Gili Air atau Gili Meno.

Rukding mengaku, tidak mudah membuka lahan yang ditumbuhi pohon besar dan kaktus berduri. Sore hari, langit Gili Trawangan tampak mendung. ”Bukan karena akan turun hujan, tapi nyamuk sangat banyak,” tuturnya. ”Nyamuk itu membawa malaria,” tambahnya.

Selain nyamuk pembawa malaria, pulau itu juga penuh dengan ular berbahaya. Di sana dia menanam singkong dan ubi jalar. ”Itu pun susah karena harus menghadapi serangan tikus dan rusa,” tuturnya.

Tahun 1973, Rukding membangun gubuk yang lebih permanen dan memutuskan menetap tinggal di Gili Trawangan. Alasannya, tanaman harus dijaga, karena jika ditinggal akan habis dimakan rusa dan tikus. Sekitar tahun 1976, beberapa orang dari Gili Air mulai membuka lahan dan bertanam di Gili Trawangan. ”Beberapa kali kami mengalami penggusuran,” katanya.

Setelah bertahun-tahun membangun Gili Trawangan, belakangan PT GTI masuk. Sejak 1995 mereka diberikan izin mengelola lahan itu. Tapi justru ditelantarkan. Karena itu warga masuk menggarapnya. ”Sekarang mau bagaimana tanah itu sudah penuh bangunan,” katanya.

Bila sekarang pemerintah merasa rugi tidak mendapatkan royalti besar dari PT GTI. Dia mengusulkan pemerintah menyerahkan hak pengelolaan lahan ke warga.  ”Warga sanggup menyetor Rp 4 miliar,” kata Rukding.

Dengan kondisi saat ini, aktivitas usaha warga tidak punya kejelasan. Bahkan Kepala Bakesbangpoldagri NTB H Muhammad Rum menyebut usaha tersebut ilegal. ”Itu ilegal dan yang lebih ribet lagi di belakang warga itu ada bos-bosnya,” kataya.

Menurutnya, banyak pengusaha yang membackup warga. Mereka merupakan orang luar NTB, mulai dari bule hingga pengusaha di Jakarta. ”Ini yang membuat persoalan lebih ribet lagi,” kata Rum.

Hingga saat ini pemprov belum berani memutuskan, apakah memutus kontrak dengan PT GTI atau tidak. ”Nanti kita akan memberikan keputusan komperhensif dan terbaik,” kata Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi.

Tim terpadu akan konsolidasikan lagi. Sebab beberapa anggota tim sudah berganti. Misalnya kapolda NTB yang sudah diganti dengan pejabat yang baru. Termasuk dia sendiri baru diangkat menjadi sekda. ”Banyak hal perlu kami konsolidasikan,” ujarnya.

Meski demikian, dia memastikan, apapun hasil kajian tim akan menjadi yang terbaik.”Gubernurlah yang akan memutuskan,” jelasnya. (ili/r5)

Sumber: www.lombokpost.net