Napasabok Jadi Desa Bebas Malaria

Napasabok Jadi Desa Bebas Malaria

Wakil Bupati Lembata Thomas Ola Langoday bersama Ketua DPRD Lembata Petrus Gero, Ketua Komisi III Antonius Leumara dan Wakil Ketua Komisi III, Gabriel P. Raring beserta para pimpinan OPD, Camat Ile Ape, Ketua Yayasan Papa Miskin dan Koordinator Lembaga Perdakhi Keuskupan Agung Ende menghadiri acara Deklarasi Gerakan Desa Napasabok dalam Mewujudkan Desa Bebas Malaria Tahun 2020 pada Selasa, (18/22020).

Kegiatan yang berlangsung selama lebih kurang dua jam tersebut dihadiri oleh masyarakat setempat dan para kepala desa di Kecamatan Ile Ape.

Pada tahun 2017 Desa Napasabok masuk kategori zona merah malaria. Hal ini mendapat perhatian serius dari Yayasan Papa Miskin yang  bekerja sama dengan Lembaga Perdakhi Lembata sebagai mitranya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria sebagai leading sector programnya.

Desa Napasabok di tahun 2020 berhasil merilis capaian maksimal sebagai desa bebas malaria dengan presentasi menembus 0.0% (zero malaria) atau dengan kata lain desa yang bebas malaria.

“Kondisi Desa Napasabok pada tahun 2017 sangat riskan jika kita lihat dari sisi presentasi masyarakat yang menderita malaria. Akan tetapi berangsur membaik setiap tahunnya. Dan puncaknya di tahun 2020 kita boleh katakan sukses,” ungkap Pengawas Perdakhi Lembata Frans So, SVD.

Dia mengatakan ada beberapa desa yang tersebar di sembilan kecamatan yang menjadi desa binaan dari lembaga/yayasan ini, sebagai contoh Desa Ile Kimok di Kecamatan Atadei, Desa Warawatung di Kecamatan Nagawutung, Desa Tapobali di Kecamatan Lebatukan. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Lembata Petrus Gero mengatakan terkait kondisi dimaksud DPRD melalui komisi tiga telah mengakomodasi kepentingan itu dan sudah dimasukan dalam perda inisiatif tentang Penanggulangan dan Pencegahan Malaria.

Wabup Langoday mengapresiasi deklarasi bebas malaria di Desa Napasabok karena turut serta mendukung program pemerintah daerah Kabupatan Lembata yang termaktum di dalam RPJMD Lembata yakni Zero ATM (Nol AIDS, Nol TBC dan Nol MALARIA). 

Dia juga bersimpati kepada pemerintah desa, kedua lembaga swasta tersebut dan juga partisipasi masyarakat desa setempat atas inovasi dan partisipasi yang luar biasa untuk upaya mencegah atau menanggulangi penyakit malaria sehingga Desa Napasabok menjadi satu-satunya desa di Lembata yang pertama kali mendeklarasikan diri sebagai Desa Bebas Malaria.

“Pemerintah desa untuk sebisa mungkin mengintervensi anggaran dari dana desa untuk dipergunakan bagi pemberdayaan komunitas-komunitas di desa yang konsentrasinya dalam bidang kesehatan plus lingkungan sehingga ini juga akan menjadi pemantik dalam memotivasi dan mendorong komunitas-komunitas tersebut,” ungkap Wabup Langoday.

Acara ini diakhiri dengan penandatanganan deklarasi dan diikuti dengan pemukulan gong pertanda Desa Napasabok resmi dideklarasikan menjadi Desa Bebas Malaria untuk Kabupaten Lembata.

Etik Purwanti, Program Manager SSR YPMD Lembata II, mengatakan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu propinsi dengan tingkat kesakitan malaria yang cukup tinggi.

Berdasarkan peta endemisitas wilayah dari angka API (Annual Parasite Incidence) atau angka kesakitan malaria  per tahun yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI pada tahun 2013, NTT menjadi salah satu dari 5 (lima) propinsi di KawasanTimur Indonesia (KTI) dengan tingkat kegawatan angka kesakitan malaria.

Tingginya angka kesakitan malaria ini, kemudian mendorong PERDHAKI (Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia) untuk terlibat dalam proses pemberantasan penyakit malaria di Kawasan Timur Indonesia dan secara khusus di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Etik menerangkan Program Malaria PERDHAKI bekerja sama dengan Yayasan Papa Miskin Keuskupan Larantuka membentuk UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) di Desa Napasabok – Kecamatan Ile Ape, dalam upaya percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Lembata terkhusus di Desa Napasabok.

Terhitung sejak tahun 2018 pemerintah desa dan UKBM didampingi oleh SSR YPMD (Yayasan Papa Miskin Dekenat) Lembata II Program Malaria PERDHAKI melaksanakan program percepatan eliminasi malaria melalui kegiatan yakni diskusi kampong/penyuluhan yang dilaksanakan setiap triwulan dan kegiatan outreaching/penemuan kasus malaria (pemeriksaan darah menggunakan RDT/Rapid Diagnosis Test dan pengobatan) yang dilaksanakan sebanyak dua kali setiap bulan.

Penemuan kasus tersebut menjadi barometer akan tingkat kesakitan malaria dan memberikan kontribusi terhadap penekanan angka API kabupaten.

Partisipasi, aksi dan reaksi masyarakat dalam proses kegiatan diskusi kampung/penyuluhan juga menjadi tolak ukur akan peningkatan kapasitas, pemahaman dan pengetahuan akan bahaya penyakit malaria. Hal ini dapat dilihat dari setiap rencana tindak lanjut yang dihasilkan dari kegiatan diskusi kampung/penyuluhan telah dijalankan dengan baik.

Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, para pengambil kebijakan dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan program menjadi satu gerakan bersama untuk mencapai target “Eliminasi Malaria” oleh karena itu pemerintah desa juga membentuk tim pendukung gerakan eliminasi.

Adapun tim sebagai berikut: Tim Inti Malaria (beranggotakan para pemangku kebijakan tingkat desa), Tim Garda Desa (beranggotakan para petugas keamanan desa), Tim Mama Mala (beranggotakan kader kesehatan desa) dan Tim Kader Cilik (beranggotakan anak berusia sekolah dasar- menangah pertama).

Sejalan dengan keputusan Kementerian Kesehatan Indonesia No.293/MENKES/PER/X/2010 tentang Eliminasi Malaria Tahun 2030 dan Percepatan Eliminasi Malaria di NTT yang tertuang dalam Pergub NTT No.11 Tahun 2017, serta Program Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata “Zero ATM (AIDS, Tubercolosis, Malaria)” maka dengan ini Pemerintah Desa Napasabok serta seluruh lapisan masyarakat akan melaksanakan “Deklarasi Gerakan Desa Menuju Bebas Malaria” sebagai satu gerakan bersama dalam percepatan eliminasi malaria secara khusus di Desa Napasabok dan Kabupaten Lembata pada umumnya.

Sumber: kupang.tribunnews.com